Kursi Panas "Polri-1"

Oleh: SangKodok

Dalam hitungan bulan tepatnya pada bulan Oktober 2010 Kepemimpinan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia akan mengalami pergantian, sejumlah nama kandidat pengganti Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD) mulai bermuncul dan sudah menjadi wacana publika mengigat Jabatan Kapolri memiliki posisi yang amat penting dan sangat strategis, sehingga tidak diragukan, banyak kalangan ditubuh Kepolisian RI khususnya Jendral Berbintang Dua dan Tiga mengincar Kursi Polri-1. Lalu, timbul pertanyaan siapakah nama calon Kapolri yang layak menggantikan BHD?.

Jum’at, 27 Agustus 2010 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bertempat di Jl. Borobudur No.14 Menteng Jakarta mengadakan diskusi public dengan tema “Mencari Sosok Kapolri Yang Bersih dan Bervisi” dengan menghadirkan beberapa narasumber dari Kompolnas, Pak Pandu dan Pak Ronny; DPR RI, Benny K. Harman (Ketua Komisis III); Adrianus Maliyala (Pengamat Kepolisian); dan dari KontraS sendiri Haris Azhar (Koordinator Kontras), diskusi ini dimoderatori oleh Indria Fernida (KontraS). Dalam diskusi kali ini sebagian besar diikuti oleh para korban pelanggaran HAM, aktivis LSM, jurnalis, dan mahasiswa.

Diskusi kali ini berangkat dari sebuah keprihatinan dan mulai lunturnya kepercayaan public terhadap Instutusi Kepolisian RI. Berbagai macam kasus dalam kurun waktu satu tahun terakhir, seperti penahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Bibit dan Chandra), kontroversi penahanan Komjen Susno Duadji, dugaan rekening gendut pejabat di tubuh Kepolisian, penganiyaan aktivis ICW, proses penagkapan dan penahan pelaku terorisme yang cenderung melanggar HAM, rekayasa kasus dan tindakan penyiksaan dalam proses penyidikan, pembiaran terhadap kelompok-kelompok kekerasan yang mengatasnamakan agama dan ideologi, yang sudah terlihat cenderung jauh dari harapan dan semangat mereformasi diri dalam tubuh Kepolisian RI yang telah dicanagkan sejak tahun 2005.

Selain mencari dan menentukan kriteria sosok calon Kapolri yang betul-betul diharapkan oleh public, diskusi kali ini juga menjadi sarana guna memberikan masukan bagi Kompolnas dan DPR, dimana yang kita tahu bahwa dalam menentukan calon Kapolri kali ini Kompolnas selaku lembaga institusi Negara telah dilibatkan, seperti yang telah diungkapkan dalam diskusi kali ini dimana Kompolnas telah menerima delapan nama dari Kapolri yang nantinya dari kedelapan nama tersebut akan disaring menjadi dua nama untuk diajukan kepada Presiden guna diajukan ke DPR untuk dilakukan fit and propertest. Dalam prosesnya Kompolnas akan bekerja sama dengan institusi lembaga Negara yang lain seperti KPK, Komnas HAM dan PPATK untuk menyaring dan mengetahui jejak rekam nama-nama calon yang telah diajukan oleh Kapolri kepada Kompolnas guna dijadikan bahan pertimbang bagi Presiden. Pada kesempatan yang sama Koordinator KontraS, menilai bahwa paling tidak ada 4 (empat) hal yang penting untuk dijadikan tolak ukur untuk seorang pemimpin di tubuh Kepolisian guna mendorong agenda reformasi, yang antara lain Akuntabilitas, Legitimasi, Kepercayaan dan Integritas.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPR RI bahwa kedepan siapapun yang terpilih sebagai Kapolri harus memiliki kemampuan guna mendorong reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian. Dalam waktu yang sama pengamat Kepolisan Adrianus Maliyala, mengharapkan sosok Kapolri kedepan harus orang yang memiliki kemampuan dan mampu membuat kebijakan yang melawan arus alias melawan mainstream. Kapolri kedepan juga harus mampu membuat terobosan baru dalam konteks perbaikan ditubuh Polri.

Banyaknya peserta yang hadir dalam diskusi kali ini, terlihat jelas bahwa public sangat mengharapkan bahwa momentum pergantian kepemimpinan di tubuh Kepolisian RI merupakan saat yang tepat untuk mendorong reformasi di tubuh Polri, mengingat calon Kapolri yang baru sangat diharapkan oleh public menjadi komandan bagi institusi Kepolisian sebagai garda terdepan dalam fungsi penegakan dan perlindungan hukum, memang dibutuhkan  suatu komitmen keras dari calon Kapolri untuk independen, tunduk pada mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal serta tidak terjebak dalam politisasi kekuasaan, sehingga harapan public atas Polri yang demokratis dan profesional bisa terwujud.